Pandeglang-Skalanews | Pemuda asli asal Pandeglang, Moh Ilham, melontarkan kritikannya terhadap kepemimpinan Bupati Pandeglang Irna Narulita, yang dua kali terpilih menjadi Bupati Pandeglang sejak 2016 sampai sekarang, namun istri dari Ahmad Dimyati Nata Kusumah ini tidak bisa membawa pengaruh baik untuk kesejahteraan masyarakat Pandeglang, Provinsi Banten.
Tidak heran jika banyak kalangan aktivis gerakan sosial merasa kecewa terhadap kepemimpinan Irna Narulita, yang dinilai gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pandeglang.
Dengan banyaknya persoalan yang sampai sekarang masih disuarakan, salah satunya soal indeks angka kemiskinan yang masih tinggi mencapai 114.650 jiwa, dan angka pengangguran mencapai 50.910 jiwa, seperti yang dinyatakan Badan Pusat Statistik (BPS) Pandeglang Tahun 2022.
Belum lagi soal insfrastruktur yang masih amburadul dan tidak merata, serta persoalan-persoalan lain yang tidak bisa ditangani oleh kepemimpinan Irna Narulita, sebut Moh Ilham.
Berbicara tentang Kabupaten Pandeglang, tentunya masyarakat merasa bangga dengan banyaknya sumber daya alam (SDA) yang melimpah, gunung, sawah, laut, hutan, wisata, dan lain sebagainya.
Di sisi lain, masyarakat Pandeglang merasa ada yang kurang di tubuh Kabupaten Pandeglang, karena diketahui bersama bahwa Kabupaten Pandeglang adalah kabupaten di urutan pertama yang tertinggal di Provinsi Banten dibandingkan dengan kabupaten lain, dan ini sangat memprihatin.
“Kita merasa bahwa Pandeglang ini terlalu banyak masalah yang sifatnya merugikan masyarakat, hal itu tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa dipungkiri oleh siapa pun. Silakan buka media-media massa pasti di situ banyak sekali persoalan yang muncul kalau sudah bicara Pandeglang, mulai dari persoalan dugaan korupsi, kekerasan seksual, dan masih banyak persoalan lainnya,” sebut Moh Ilham.
Padahal, menurut Ilham, tujuan masyarakat ketika memilih sosok bupati itu tentu bukan hanya sekadar untuk terisinya jabatan bupati semata, akan tetapi masyarakat punya harapan untuk kemajuan Kabupaten Pandeglang ke depannya.
“Tetapi sayangnya sudah dua kali terpilih menjadi bupati, malah tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Ini semua menunjukkan kepemimpinan Bupati Pandeglang Irna Narulita tidak bisa memegang amanah rakyat dengan baik,” tambah Moh Ilham.
Menurutnya, hal ini perlu direnungkan oleh masyarakat Pandeglang dan menjadi pertanyaan, Kabupaten Pandeglang yang seperti apa yang diinginkan, serta bupati yang seperti apa yang diinginkan.
“Bicara keinginan, jelas kita selaku masyarakat menginginkan Kabupaten Pandeglang ini lebih baik dari semua sektor, dan tidak ada lagi namanya persoalan yang merugikan masyarakat.
Kita ingin punya pemimpin atau bupati yang bisa memegang amanah rakyatnya, bisa menyejahterakan rakyatnya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila alinea ke-5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” harap Moh Ilham.
Pemuda asli asal Pandeglang ini sedikit mengutip perkataan Abdurahman Wahid atau Gus Dur, bahwa keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin.
“Pernyataan yang disampaikan oleh Abdurrahman Wahid sangatlah betul, tapi hal itu agak sulit juga karena pemimpin atau bupati kita hari ini bukanlah pemimpin yang bisa menyejahterakan rakyatnya, yang kini dirasakan hari ini di Pandeglang.
Sementara kami sangat butuh pemimpin yang bisa membawa Kabupaten Pandeglang ke arah yang lebih baik, bukan hanya sekadar eksistensi semata, tapi yang bener-benar kerja nyata. Jangan sampai semua masalah ditutupi di hadapan rakyat, masyarakat harus tahu persoalan-persoalan yang terjadi di Pandeglang,” ujar Moh Ilham.
Sempat viral di berbagai media sosial pada Mei 2023 lalu, sosok Bupati Pandeglang Irna Narulita mengenai dugaan harta kekayaannya yang dinilai tak wajar oleh kalangan organisasi kemahasiswaan di Pandeglang.
Melihat kejadian seperti itu, tak heran jika ada yang mempertanyakan asal-muasal kekayaan bupati, dan mereka mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengauditnya.
Terakhir Moh Ilham mengatakan, semua paparan di atas soal Bupati Pandeglang bukanlah atas dasar kebencian, tapi faktor dari sebuah kegelisahan serta keresahan masyarakat kepada pemimpin dan kepemimpinannya.
“Oleh karena itu, pentingnya kita semua selaku masyarakat untuk terus terlibat dalam memantau jalannya suatu pemerintahan, serta pentingnya juga kita sebagai warga negara untuk terus menciptakan suatu demokrasi dengan cara menyampaikan pendapat, dan itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia,” kata Moh Ilham mengakhiri. * SN-HMS/Ril
