Sumut  

PASU Datangi Kejati Sumut, Pertanyakan Proses Penyelidikan Dugaan Pungli ijazah di SMKN 1 Huristak

PASU Datangi Kejati Sumut, Pertanyakan Proses Penyelidikan Dugaan Pungli ijazah di SMKN 1 Huristak
PASU Datangi Kejati Sumut, Pertanyakan Proses Penyelidikan Dugaan Pungli ijazah di SMKN 1 Huristak. (Foto: HMH)

Medan-Skalanews | Penah Aktivis Sumatera Utara (PASU) datangi Kejati Sumut, Jumat (18/8/2023), untuk mempertanyakan terkait tindak lanjut laporan dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan mantan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Huristak, yang saat ini menjabat sebagai Kepala SMKN 1 Barumun dan Komite SMKN 1 Huristak.

Kedatangan Ketua Umum PASU, Habibi M Hasibuan ke Kejati Sumut untuk mempertanyakan kembali sudah sejauh mana hasil penyelidikan Kejatisu, terkait laporan dugaan Pungli yang dilakukan Kepala Sekolah dan Komite SMKN 1 Huristak tersebut.

Sebelumnya pada tanggal 2 Agustus 2023 lalu, Habibi telah memasukkan surat laporan ke PTSP Kejati Sumut, terkait dugaan Pungli pengambilan ijazah Siswa/Siswi di SMKN 1 Huristak.

Ia menjelaskan, mulai dari tahun 2017-2022, Mantan Kepala Sekolah SMKN 1 Huristak yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SMKN 1 Barumun, bersama Komite SMKN 1 Huristak telah mengutip Rp300.000-Rp350.000 Setiap pengambilan ijazah Siswa dan Siswi di SMKN 1 Huristak.

“Sangat prihatin melihat tindakan yang dilakukan Mantan Kepsek dan Komite tersebut. Sekolah yang seyogianya diharapkan dapan mencerdaskan generasi bangsa, malah dimanfaatkan sebagai ladang bisnis.

Kita tahu, tidak semua siswa dan siswi berasal dari keluarga mampu. Jadi uang yang dikutip Rp300.000-Rp350.000 itu dapat menjadi beban bagi mereka, dan dampaknya bisa jadi siswa/i terlambat mendapatkan lapangan pekerjaan,” kata Habibi.

Lebih lanjut Habibi menjelaskan, batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan komite sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016.

Penggalangan dana yang dimaksud dalam Permendikbud tersebut, ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan asas gotong royong.

Dalam Permendikbud tersebut, komite sekolah diperbolehkan melakulan penggalangan dana berupa sumbangan pendidikan, bantuan pendidikan, dan bukan pungutan.

“Namun yang kita prihatinkan, mantan Kepala Sekolah dan Komite SMKN 1 Huristak ini kita duga telah melakukan penggalangan dana berupa Pungutan, yang berarti sangat bertentangan dengan permendikbud Nomor 75 Tahun 2016,” tambah Habibi.

Di dalam permendikbud ada diatur lebih jelas apa yang disebut sumbangan pendidikan, bantuan pendidikan dan pungutan pendidikan, jelas Ketua PASU.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada Kejatisu agar memanggil dan memeriksa mantan Kepala Sekolah SMKN 1 Huristak yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SMKN 1 Barumun, beserta Komite SMKN 1 Huristak.

Karena kuat dugaan kami, yang bersangkutan telah melakukan Pungli setiap pengambilan ijazah siswa dan siswi mulai tahun 2017-2022 yang sangat bertentangan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Jika perlu tangkap dan copot jabatannya karena kami menilai sudah mencoreng nama baik sekolah dan pendidikan.

Dalam mempertanyakan hasil selidikan tersebut, mahasiswa disambut oleh intel Kejati Sumut, Ibu Sarjani. Dia menjelaskan bahwa laporan dungaan Pungli ini telah masuk ke Pidsus Kejati sumut yang langsung ditangani Pak Edwad Sinurat.

“Laporan kalian ini sudah kita telaah, dan selanjutnya akan kita selidiki lebih dalam,” ucap Sarjani intel Kejati Sumut kepada Penah Aktivis Sumatera Utara.

Habibi mengucapkan terimakasih dan meminta agar Kejati Sumut lebih serius mengusut tuntas kasus ini. Apabila kasus ini tidak diusut dengan cepat, maka PASU akan datangi Kejati Sumut kembali untuk melakukan unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak lagi. * SN-HMH