Daerah  

Tragedi Demokrasi PDI Perjuangan Hingga Kasus Dana Covid-19

Tragedi Demokrasi PDI Perjuangan Hingga Kasus Dana Covid-19
Deputi Bidang Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat (BalitbangPus) DPP PDI Perjuangan, Arteria Dahlan. Foto:Ist

MedanSkalanews: Dinamika politik terus bergulir di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Tragedi Demokrasi melanda PDI Perjuangan hingga kasus dana Covid-19 di Samosir itu pun menuai sorotan tajam dari Deputi Bidang Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat (BalitbangPus) DPP PDI Perjuangan, Arteria Dahlan.

Dia pun mengecam oknum penegak hukum maupun eksekutif dan legislatif yang melindungi para eks kader PDI Perjuangan Samosir yang telah dipecat.

“Setelah sebelumnya mengalami tragedi demokrasi dengan indikasi money politics pada Pilkada Samosir, kini PDI Perjuangan mengecam oknum yang melindungi enam eks kader yang telah dipecat, namun masih membawa bendera Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Samosir,” ujar Arteria Dahlan dalam jumpa pers di Sekretariat DPD PDI Perjuangan, Rabu (28/7).

Arteria menegaskan penugasan, penegasan, pemecatan, mutasi dan demosi (penurunan jabatan) kader partai adalah kedaulatan partai yang bersangkutan. “Kami ingin memastikan proses hukum, penegakan hukum dan isu-isu pelanggaran hukum yang terjadi di Kabupaten Samosir,” tegasnya.

Menurutnya, termasuk penugasan Ketua DPRD Samosir, Ketua Fraksi dan anggota Fraksi. Jadi Saut Martua Tamba dan kawan-kawan yang lima orang lagi. “Mundurlah sebelum banyak implikasi hukum yang akan anda hadapi,” Arteria mengingatkan.

Dikatakannya, bagi pihak-pihak yang melindungi para eks kader PDI Perjuangan yang tetap mempertahankannya sebagai Anggota Dewan, maka akan ada konsekuensi hukum.

“Mereka selama ini masih mengaku anggota PDI Perjuangan padahal sudah dipecat. Mereka harus klarifikasi, menjelaskan di depan publik, ini sudah diatur di KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi,” ucapnya.