Tim Hukum Pensiunan PTPN Hadiri Panggilan Kementerian BUMN

Tim Hukum Pensiunan PTPN II dan IV Hadiri Panggilan Kementerian BUMN
Foto: Ist

MedanSkalanews: Tim Hukum Masyarakat Pensiunan Karyawan PTPN II dan PTPN IV hadiri panggilan Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (11/10), dalam rilis yang diterima Redaksi Skalanews.

Mahmud Irsad Lubis, Koordinator Tim Hukum dari Kantor Hukum Lubis dan Rekan didampingi advokat Eka Putra Zakran SH MH menerangkan, bahwa kehadirannya ke Jakarta dalam rangka memenuhi panggilan Irjen Pol (Purn) Karlo Brix Tewu Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN untuk menerima dan mendengar langsung pengaduan masyarakat pensiunan karyawan PTPN II dan PTPN IV melalui Kuasa Hukumnya.

Kedatangan Mahmud Irsad Lubis dan Eka Putra Zakran ke Lantai 5 Gedung Kementerian BUMN diterima oleh Brigjen Khairul Anwar yang dilimpahkan kepada  Kompol Andi dan sejumlah staf Kementerian BUMN, Zulkarnaen, Sabar dan Wesi.

Dalam pertemuan tersebut, Mahmud Irsad Lubis dan Eka Putra Zakran menjelaskan tentang duduk perkara persoalan yang terjadi di PTPN II dan PTPN IV. Harapannya, Kementerian BUMN melakukan kontrol terhadap kebijakan PTPN II dan PTPN IV dan dapat memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat yang notabene adalah pensiunan karyawan yang telah mengabdi puluhan tahun. Bahkan ada yang sudah tinggal lebih dari 50 tahun di eks PTPN tersebut.

Dikatakan Irsad, bahwa masyarakat PTPN II dan IV merupakan masyarakat pensiunan yang telah menempati rumah berpuluh-puluh tahun lamanya. Selama menempati rumah tersebut, baik PTPN II maupun PTPN IV tidak pernah memelihara rumah tersebut. Sehingga berdasarkan PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, masyarakat pensiunan berhak mendapatkan lahan tersebut, mengingat masyarakat telah menempati lahan itu lebih dari 20 tahun berturut-turut.

Terakhir kata Irsad, besok Selasa (12/10) kami akan membuat pengaduan dan mohon perlindungan hukum kepada Komnas HAM RI. Tadi sudah kita serahkan semua berkas-berkas alat bukti untuk dipelajari.

Menanggapi laporan Mahmud Irsad Lubis dan Eka Putra Zakran selaku kuasa masyarakat pensiunan karyawan PTPN II dan IV, Deputi Hukum dan Perundang-undangan siap melakukan kontrol terhadap kebijakan PTPN II dan IV.

Dalam waktu dekat, Kementerian BUMN akan segera memanggil pihak PTPN II dan IV untuk mempertanyakan mengenai kebenaran pengaduan masyarakat tersebut, serta mencari solusi terbaik untuk penyelesaian kasus tersebut. Di samping itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa tim dari Deputi Hukum dan Perundang-undangan akan turun meninjau lokasi eks PTPN II dan IV tersebut ke Medan. SN-W16 | Rel