Medan  

Ratusan Buruh Tuntut Revisi Upah Minimum

Ratusan Buruh Tuntut Revisi Upah Minimum
Baharuddin Siagian SH MSi Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara. Foto: Ist

MedanSkalanews: Aksi unjukrasa ratusan buruh, Selasa (7/12), berlangsung di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan, berlangsung aman dan tertib.

Para buruh meminta Gubernur untuk merevisi penetapan upah minimum bagi buruh. Pasalnya, upah yang diterima para buruh sangat tidak layak, terlebih mengingat tingginya harga kebutuhan.

Dewan Pengurus Daerah Serikat Buruh Nasional Indonesia (Depeda SBNI) dalam pernyataan sikap, disampaikan Ketuanya Adijon JB Sitanggang mengatakan, para buruh dan pekerja di Indonesia umumnya dan Sumatera Utara khususnya menginginkan adanya posisi saling melengkapi antara pekerja dan perusahaan serta Pemerintah sebagai penentu kebijakan.

“Buruh sebagai salah satu unsur utama dari proses produksi, pengusaha sebagai pemilik modal dan Pemerintah sebagai regulator dalam membuat kebijakan terkait ketenagakerjaan sebagaimana hubungan industrial berasaskan Pancasila, sangat jauh dari harapan para buruh”, ujar Adijon.

Dia mengatakan, ada kebijakan Pemerintah yang merugikan para buruh, dan kebijakan yang dihasilkan banyak berpihak kepada Pengusaha. “Terlebih saat kondisi pandemi Covid-19 yang mendera, sangat berimbas dengan beragam aturan pembatasan aktivitas kerja.

Adijon di dampingi Habibul Hasan SH sebagai Sekretaris menyebut, terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pemberlakuan UU Omnibus Law  terkait uji materi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang akhirnya putusan tersebut menimbulkan berbagai tafsir dan polemik di dalam pelaksanaannya.

“Pascaputusan MK terkait uji materi UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang membatalkan UU tersebut ditambah pernyataan Menteri Tenaga Kerja yang mengatakan upah minimum ketinggian, ini bentuk keprihatinan bagi kami, bahwa penetapan tersebut didasarkan pada kebutuhan lajang atau belum berkeluarga, bagaimana dengan buruh yang sudah berkeluarga dan memiliki istri dan anak,” ucapnya setengah bertanya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Depeda SBNI Kota Medan menolak Rekomendasi Pengupahan yang naik 1,22%.  Meminta Dinas Tenaga Kerja mencabut Rekomendasi tersebut dari Pemerintah Kota Medan. DPD SBNI meminta kenaikan upah tahun 2022 sebesar 7 hingga 10% dan meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok menjelang kenaikan upah akhir tahun ini.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara H Baharuddin Siagian SH MSi mewakili Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, berjanji akan membahas tuntutan para pekerja kepada Gubernur untuk dicarikan solusinya.

“Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadi sangat berkenan untuk melakukan hak prerogratifnya jika diberikan  oleh Pemerintah Pusat saya pastikan itu, karena Bapak Gubernur sangat komit terhadap kesejahteraan pekerja di Sumatera Utara. Untuk itu kepada bapak/ibu peserta aksi kami ucapkan terimakasih sudah datang ke Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan tertib,” ucap Baharuddin Siagian mewakili Gubernur Sumatera Utara.

Menjelang Zuhur massa aksi buruh meninggalkan lokasi demo secara tertib. SN-W16