Polres Madina Dilapor ke Komisi III & Kapolri

Polres Madina Dilapor ke Komisi III & Kapolri
Kuasa hukum Pelapor, Syahrul Ramadhan Sihotang SH saat menyampaikan laporan ke Kompolnas RI belum lama ini. Foto: Ist

MedanSkalanews: Polres Madina khususnya penyidik Pengamanan Internal (Paminal) Polres Madina dilapor ke Komisi III DPR RI, Kadivpropam dan Kapolri.

Hal itu berkaitan dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait laporan warga terhadap oknum Bintara pemain proyek yang mengganggu pekerjaan swakelola masyarakat.

Adalah Fitri Yanti dan kuasa hukumnya, Syahrul Ramadhan Sihotang SH dan Ahmad Fitrah Zauhari SH yang menyampaikan kekecewaan pihaknya perihal terbitnya SP3 yang diteken langsung Kapolres Madina yang lama AKBP Horas Tua Silalahi.

Menurut kuasa hukum Pelapor, banyak keganjilan dari terbitnya SP3 yang diteken Kapolres AKBP Horas Tua Silalahi.

“Tanggal 16 Desember 2021 terbit Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP) dari Propam Polres Madina yang menerangkan kalau laporan Pelapor akan ditindaklanjuti sesuai perundangan yang berlaku.

Tapi Tanggal 17 Desember 2021 terbit Surat SP3 yang diteken Kapolres Horas Tua Silalahi. Padahal bertepatan di tanggal 17 itu juga Kapolres Horas Tua Silalahi dimutasi tidak lagi menjabat Kapolres berdasarkan Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri yang diteken Asisten Kapolri Bidang SDM.

“Anehnya lagi, SP3 tanggal 17 itu baru diberikan ke klien kami pada tanggal 30 Desember 2021. Jelas nampak kalau Terlapor diamankan Kapolres yang lama,” ungkap kuasa hukum Fitri Yanti, Syahrul Ramadhan Sihotang SH, kemarin (30/1) siang.