Penggantian Nama RSUD H Amri Tambunan tak Punya Landasan

Penggantian Nama RSUD H Amri Tambunan tak Punya Landasan
Ketua Umum HMI Cabang Deliserdang Muhammad Nashry. Foto:Ist

LubukpakamSkalanews:  Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Deliserdang, Muhammad Nashry menilai upaya penggantian nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Deliserdang menjadi RSUD H Amri Tambunan tidak memiliki landasan yang dapat diterima di masyarakat.

“Seyogianya pergantian sebuah nama apalagi instansi milik negara seperti RSUD Deliserdang harus memiliki landasan yang jelas, landasan yuridis, landasan filosofis serta landasan konstitusional,” tegas Muhammad Nashry, Sabtu (30/1), kepada media di Lubukpakam.

HMI Deliserdang juga, dalam menyikapi usulan 9 Fraksi DPRD Deliserdang untuk penggantian nama RSUD itu segera mengirimkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Deliserdang. Meminta  agar berpikir jernih dan memahami sejarah sehingga menolak pengusulan nama RSUD Lubukpakam. “Jadi, tidak bisa hanya karena keinginan yang tak berdasar,” katanya.

Menurutnya, penyampaian pergantian nama RSUD Deliserdang menjadi RSUD H Amri Tambunan di Ruang Sidang Paripurna, Kantor DPRD Deliserdang, jelas menuai kritikan. Pasalnya, dalam proses pergantian nama tersebut tidak memiliki landasan yang kuat dan jelas. Hanya sebatas keinginan saja untuk mengganti nama rumah sakit tersebut.

“Tak jelas landasannya,” ungkap Nasru seraya menyebutkan ditinjau dari historis, RSUD Deliserdang didirikan jauh sebelum Almarhum Amri Tambunan menjabat sebagai Bupati Deliserdang.

Lihat saja sejarah berdirinya RSUD Deliserdang itu pada tahun 1958, berdirinya RSUD tersebut jauh sebelum Almarhum Amri Tambunan menjabat sebagai Bupati Deliserdang. “Lantas apa yang menjadi landasan sehingga membuat nama RSUD Deliserdang diganti menjadi nama Bupati Deliserdang yang ke-13 itu,” Nasry bertanya.

Urusi Covid

Pada bagian lain, Muhammad Nasry menyoroti kondisi Covid-19 Deliserdang saat ini naik ke level dua, padahal sudah sempat di level satu.

“Lihat saja, Deliserdang sekarang naik ke level dua pada kasus Covid-19, padahal kemarin sudah di level satu. Dari sini saja terlihat bahwa pemerintah terlena dalam mempertahankan statusnya untuk menangani kasus Covid-19. Hemat saya ini yang lebih penting ketimbang mengganti nama RSUD Deliserdang,” ungkap Nashry. SN-Rel