Daerah  

Pengangkatan Inspektur Daerah Samosir Dipertanyakan

Pengangkatan Inspektur Daerah Samosir Dipertanyakan
Anton Simbolon, mantan Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Unhan. Foto: Ist

MedanSkalanews: Elemen masyarakat mempertanyakan pengangkatan Marudut Sitinjak sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Samosir. Mereka mensinyalir ada ketidakberesan, dan ada peraturan yang diabaikan.

“Marudut Sitinjak sudah dilantik sebagai Inspektur Daerah. Padahal belum ada surat persetujuan dari Gubernur Sumut,” ungkap Dr Anton Sihombing, mantan Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Universitas Pertahanan (Unhan) melalui siaran persnya, Jumat (28/1).

Memang ada surat Gubernur, akan tetapi itu surat yang berbeda, kata Anton Sihombing.

“Adapun surat dari Gubernur, tapi surat yang salah. Akhir paragraf surat menuliskan untuk Bupati Nias Utara, dan dalam surat tersebut bertanggal 24 Januari 2022. Padahal pelantikan Inspektur tanggal 21 Januari 2022. Ini kan aneh, masak surat Gubernur bisa lain di atas, lain pula di bawah,” ungkapnya.

Apalagi, kata Anton, dirinya mensinyalir aroma praktik KKN dalam penunjukan Marudut Sitinjak.

“Salah seorang Anggota Tim Pansel Mangindar Simbolon merupakan adik ipar kandung dari yang bersangkutan,” tegasnya.

Dan yang lebih parah lagi, beber Anton, Marudut Sitinjak belum pernah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV atau Diklat Fungsional Jenjang Ahli Muda untuk Jabatan Inspektur Pembantu Daerah.

“Sesuai surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 800/4700/SJ Tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Point 5 Sub Point 3 Huruf e, calon harus mencantumkan sertifikat pernah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV atau Diklat Fungsional,” ulasnya.

Jadi dengan demikian, Anton melihat, Pemkab Samosir belum bekerja secara profesional dan hanya mementingkan kroni-kroninya untuk duduk di posisi atau jabatan penting.

“Tentu hal ini tidak bisa kita terima. Bupati harusnya melaksanakan pemerintahan dengan profesional, bukan atas dasar Like or dislike saja. Karena pejabat daerah harus bekerja untuk rakyat bukan berdasarkan order kelompok orang semata,” ujar Anton. SN-R