Pemkab Pakpak Bharat Dinilai tak Konsisten, Bayar Manik Berang

Pemkab Pakpak Bharat Dinilai tak Konsisten, Bayar Manik Berang
Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, Bayar Manik ST menilai Pemkab tidak konsisten. Foto: SN|Sampang Manik

Pakpak Bharat-Skalanews: Rapat paripurna terhadap nota jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 yang digelar di ruang paripurna Komplek Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Kamis kemarin, berjalan alot. Bahkan Anggota DPRD Bayar Manik ST berang (marah) akibat tidak konsistennya Pemerintah Pakpak Bharat dalam membuat kebijakan tentang rekrutmen Tenaga Harian Lepas (THL) penerbitan Perbup, kemudian terkait pengadaan Ekskavator senilai Rp10 Miliar.

Kemarahan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai pemerintah hanya menguntungkan salah satu perusahaan yang akan diunjuk membeli 4 unit alat berat tersebut.

Pada kesempatan tersebut politisi muda ini dengan lantang, tegas dan penuh harapan, memaparkan jelas dan runut tentang ketidakkonsistenan itu.

“Ada tiga poin tidak konsistennya pemerintah dalam pengusulan, antara lain tentang keluarnya dua Perbup tentang Rekrutmen Tenaga Harian Lepas (THL)  yang dampaknya merugikan banyak pelamar, karena syarat-syarat dan ketentuan yang dituang dalam Perbup tersebut,” ujar Bayar Manik.

Lebih lanjut, Politisi muda dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan, perekrutan tenaga THL di lingkup Pemkab Pakpak Bharat itu hanya hal  sederhana, namun dalam perekrutan dibuat  aturan yang merugikan masyarakat, dan ini jadi perbincangan hangat di masyarakat  karena sesungguhnya masyarakat mengerti apa yang terjadi dalam perekrutan itu.

Kedua, terkait pengadaan Ekskavator senilai Rp10 Miliar yang peruntukan dan tujuannya menggandeng investor, dampaknya ke masyarakat tidak menyentuh peningkatan ekonomi lokal, namun memberi benefit lebih kepada investor. Tentu sangat bertentangan dengan visi misi Pakpak Bharat.

Kemudian tetang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tiap tahunnya meningkat, namun faktanya pada tahun 2022 justru PAD Pakpak Bharat menurun.

Kemarahan Politisi PKB tersebut menilai pemerintah tidak konsisten dalam mengelola pemerintahan dan terkesan hanya mengikuti ritme yang semakin melambat.

Pada kesempatan tersebut, juga meminta kepada seluruh dewan agar bersatu untuk mengkritisi pemerintah dan mengawal seluruh pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2021 di tiap komisi, demi terwujudnya masyarakat nduma (sejahtera-red).

Selesai penyampaian usulan dan pandangan fraksi, seluruh peserta yang hadir di ruang sidang memberi aplus yang dipimpin Wakil Ketua Dewan, Mansehat Manik SPd MPd. SN-W18