Pemkab Langkat Ikuti Sosialisasi MCP Tahun 2023

Pemkab Langkat Ikuti Sosialisasi MCP Tahun 2023
Pemkab Langkat ikuti Sosialisasi Indikator dan sub indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2023, dan Program Tematik secara Zoom Meeting di Ruang Langkat Command Center Kantor Bupati Langkat, Rabu (29/3/2023). | Foto: Ist

Langkat-Skalanews | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat Mengikuti Sosialisasi Indikator dan sub indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2023, dan Program Tematik secara Zoom Meeting di Ruang Langkat Command Center Kantor Bupati Langkat, Rabu (29/3/2023).

Hadir dalam rapat Sosialisasi Indikator tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat H Amril SSos MAP didampingi Inspektur Drs H Hermansyah MIP dan Jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemkab Langkat.

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah Sumut l, Maruli Tua Manurung menyampaikan, kegiatan ini dalam rangka koordinasi dan mengoptimalkan Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2023 di masing-masing pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

MCP merupakan tolok ukur bagi KPK dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dengan tujuan mendorong perbaikan sistem dan regulasi. Serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.

Dalam kesempatan tersebut dijelaskan, bahwa ada delapan tata kelola pemerintahan program koordinasi pencegahan korupsi 2023. Yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan tata kelola desa.

“Sementara untuk tematik dapat dengan cara pendalaman permasalahan pada delapan area dan tematik sektoral yang meliputi kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam, dan pertanahan,” ujarnya.

Maruli Tua Manurung juga menyampaikan permasalahan pada perencanaan dan penganggaran dari Dana APBD, Audit BPK, Survei Penilaian Integritas dan SPIP, yakni:

  • Dana APBD 51% kasus korupsi yang ditangani KPK adalah kasus korupsi terkait pengadaan barang jasa dan keuangan negara, sebagian kasus korupsi yang ditangani KPK dengan modus penyuapan merupakan korupsi penetapan APBD, intervensi pelaksanaan APBD.
  • Audit BPK terkait penyalahgunaan anggaran, mark-up anggaran, honorarium melebihi ketentuan, kelebihan pembayaran dan bantuan pemerintah daerah (Benkeu, Hibah, Bansos ADD).
  • Survei Penilaian Integritas, penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, penyalahgunaan SPJ honor biaya transport lokal, dll.
  • SPIP sistem pengendalian intern pemerintah daerah masih belum efektif dalam mencegah korupsi

Terdapat juga Perubahan Area Perencanaan dan Penganggaran pada tahun 2022, 4 indikator dan 11 sub indikator, yakni:

  • 4 indikator tersebut: standart satuan harga, analisis satuan harga, penganggaran dan pengawasan.
  • 11 sub indikator: penetapan SSH, implementasi SSH, penetapan SSB, implementasi SSB, penyampaian rencangan KUA PPAS, kesepakatan rancangan KUA PPAS, penyerahan RAPBD, persetujuan APBD, publikasi APBD, TL Review RAPBD, TL Reviu SSH dan ASB.

Pada tahun 2023 terdapat 4 indikator dan 9 sub indikator:

  • 4 indikator tersebut perencanaan pembangunan daerah, pengesahan mark-up anggaran, pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengendalian dan pengawasan penggunaan APBD.
  • 9 sub indikator: pembinaan dan pengawasan Dok RKPD, pokok pikiran, pengesahan anggaran,
    Standar harga satuan, analisis standar biaya, pemenuhan alokasi anggaran wajib, publikasi APBD, pengawasan bantuan pemerintah, pengendalian dan pengawasan anggaran.

Sekda Kabupaten Langkat H Amril SSos MAP menyampaikan, kegiatan sosialisasi MCP dan program tematik KPK ini digelar secara berkesinambungan sejak tahun 2018 lalu. Sosialisasi ini disampaikan langsung oleh Kasatgas Korsupgah KPK RI wilayah l Sumut.

Dalam sosialisasi tersebut disampaikan adanya perubahan area indikator dan sub-indikator pada tahun 2023 yang harus diinput oleh berbagai SKPD yang menjadi admin MCP.

“Bahwa banyak terjadi perubahan indikator dan sub-indikator di tahun 2023 ini, salah satunya adalah perubahan area perencanaan dan penganggaran. Dimana ada kewajiban daerah untuk pengawasan anggaran di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” ungkapnya. * SN/Ril