Sumut  

Minta Gubsu Evaluasi Komut dan Manajemen PT PSU

Minta Gubsu Evaluasi Komut dan Managemen PT PSU
Sekrataris Fraksi PDI perjuangan DPRD Sumut Ustadz Syahrul Efendi Siregar. Foto: Ist

MedanSkalanews: Selain tak memberikan kontribusi yang berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),  PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) disebut secara terus menerus menggerogoti Penyertaan Modal yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Karenanya, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Ustaz Syahrul Efendi Siregar secara tegas meminta Gubernur Sumatera Utara segera mengambil tindakan agar permasalahan yang terus terjadi di PT PSU segera teratasi.

“Banyak persolan yang terjadi di PT PSU sehingga perusahaan tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh dan mendasar,” ujar Ustaz Syahrul dalam keterangan tertulisnya,  Rabu (11/1).

Permasalahan pertama, kata Ustaz Syahrul terkait informasi akurat yang disampaikan oleh internal PT PSU tentang adanya tender beras bagi karyawan yang menguntungkan oknum manajemen PT PSU.

“Informasi yang kami dapat, Pejabat PT PSU yang saat ini menjabat sebagai Komisaris melakukan mark-up harga beras. Direktur terpilih meniadakan tender beras ternyata harga beras hanya Rp9.500 per Kilogram, sementara harga sebelumnya Rp10.500 per Kilogram. Artinya ada Rp1.000 per kilogram yang dimark-up dengan mekanisme tender oleh manajemen sebelumnya,” beber Ustaz Syahrul.

Terkait temuan penggelapan CPO PKMS Tanjung Kasau lanjutnya, di mana kasusnya berawal dari adanya surat keberatan dari PT Multimas Nabati Asahan kepada PSU, surat tanggal 27 November 2020, karena PSU tidak dapat memuat CPO sesuai kontrak, dan disebutkan bahwa hal ini sudah berulang kali terjadi.

“Sementara berdasarkan laporan harian group Maskep, dilaporkan bahwa stok CPO masih tersedia, dan anehnya  setelah dilakukan pemeriksaan stok CPO dan ditemukan adanya selisih CPO 480.503 yang tidak ada fisiknya,” terangnya.

Yang perlu dicermati dari kasus tersebut, ungkap Ustadz Syarul, ada kesan pembiaran dan penyelesaian kasus yang bertele-tele, sehingga patut diduga adanya keterlibatan manajemen yang lebih tinggi yang melindungi Maskep PMKS yang disebutkan sebagai pelaku tunggal.

“Apalagi kita melihat kebun-kebun PT PSU tidak pernah dilakukan perawatan dan pemupukan secara baik, padahal anggaran untuk pemupukan dan perawatan selalu disediakan,” ungkapnya.

Ustaz Syahrul juga mengungkapkan beberapa persoalan lain di antaranya terkait kerjasama PSU dengan Primkopad, yang dalam kontrak kerjasama tidak ada kompensasi biaya.

“Kerjasama ini perlu ditelusuri dan digali  lebih jauh, selain tidak lazim dalam kontrak kerjasama, apakah senilai kompensasi tersebut, apakah tidak ada hal lain di balik kerjasama tersebut,” ungkapnya.

Terakhir Ustaz Syahrul juga menanyakan soal kehilangan minyak kotor (Miko) yang tidak diketahui di PKS Simpang Gambir. Hal ini mengindikasikan adanya keterlibatan manajemen.

“Bila pun keterlibatan manajemen tidak dapat dibuktikan, setidaknya kehilangan Miko tersebut menunjukkan adanya pembiaran atas perilaku curang dan culas dalam pengelolaan perusahaan milik daerah,” pungkasnya. SN-Rel