Medan  

Jangan Cari Panggung Politik dari Tragedi Angkot – Kereta Api di Jl Sekip

Jangan Cari Panggung Politik dari Tragedi Angkot-Kereta Api di Jl Sekip
Ahmad Rizal alias Boy Presidium Front Persatuan dan Persaudaraan Kebangsaan (FPPK) Sumatera Utara. Foto: Ist

MedanSkalanews: Front Persatuan dan Persaudaraan Kebangsaan (FPPK) Sumatera Utara menyampaikan rasa berduka cita atas tragedi tabrakan Angkot Trayek 123 dengan Kereta Api yang terjadi beberapa hari lalu di pintu perlintasan Kereta Api di Jalan Sekip Medan hingga menewaskan empat penumpang.

“Turut berdukacita atas meninggalnya para korban tragedi tabrakan antara mobil angkot yang menerobos pintu perlintasan KA, semoga keluarga korban diberikan ketabahan atas musibah ini dan kepada para korban yang meninggal dunia semoga di terima di sisi Allah SWT Tuhan YME,” ujar Ahmad Rizal alias Boy Presidium FPPK Sumatera Utara kepada media, Senin (6/12) di Medan.

Menurutnya, peristiwa itu murni kasus kecelakaan akibat tidak mengindahkan peraturan atau rambu-rambu lalu lintas. Tindakan sopir angkot yang ugal-ugalan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

“Ini murni kecelakaan akibat human error disebabkan sopir angkot yang tidak disiplin dalam berkendara, ugal-ugalan yang akhirnya menelan korban jiwa, untuk itu kami meminta kepada Pemerintah Kota Medan terkhusus Dinas Perhubungan Kota Medan agar mengambil tindakan tegas bila perlu cabut izin trayeknya, karena pengelola trayek lalai dalam mengedukasi para sopir angkot, dan Kepala Dinas Perhubungan Medan, intensifkan sosialisasi penerapan safety riding di kalangan para sopir angkot,” tambah Presidium FPPK Sumatera Utara dengan tegas.

Jangan Dipolitisasi

Tragedi kecelakaan maut itu sempat mengundang perhatian dari masyarakat. Tindakan cepat kepolisan lalu lintas dan personel Polrestabes Medan yang sudah mengamankan sopir maut di Kantor Polrestabes Medan untuk ditindaklanjuti. Adalah dari salah seorang tokoh Politik Sumatera Utara Suryani Paskah Naiborhu  yang memberikan pernyataan di salah satu koran harian tertua di Medan terkait peristiwa tersebut yang mengaitkan kepada pihak PT KAI.

Secara normatif, kata Boy, pihak PT KAI dapat memberikan atensi bagi keluarga korban, sebagai bentuk tanggung jawab moral. Namun pernyataan yang disampaikan tokoh politik Sumatera Utara yang menuding PT KAI lalai, menurut Boy, itu adalah pernyataan bersifat subjektif, tanpa dasar dan alasan rasional.

Boy menegaskan, menurut saksi mata dan rekaman video sangat jelas bahwa petugas jaga pos perlintasan sudah melaksanakan tugasnya sesuai SOP, palang sudah diturunkan, sirene juga dinyalakan, bahkan masyarakat pengguna jalan lainnya pun sudah berteriak agar sopir angkot tidak menerobos pintu perlintasan.

Lebih jauh dikatakan Boy, bahwa pernyataan yang dikaitkan dengan PT KAI secara terbuka, seolah-olah memosisikan PT KAI lalai. “Seharusnya itu tidak perlu,” kata Boy.

Menurut Boy, kecelakaan ini merupakan pelajaran yang berharga bagi para pemangku kebijakan untuk secara bersama melakukan evaluasi secara bersama, agar di kemudian hari tidak ada lagi peristiwa terulang seperti ini, dan kepada pihak kepolisian lalulintas yang sudah bergerak cepat.

“Pihak Polrestabes Medan sudah memproses pelaku sopir angkot, patut memberikan hukum seberat-beratnya sesuai UU dan kepada pihak Jasa Raharja agar secepatnya memberikan santunan kepada keluarga korban,” tambah Boy. SN-W16