Medan  

GP Ansor: Tindak Tegas Pelaku Narkoba, Judi dan Premanisme

GP Ansor: Tindak Tegas Pelaku Narkoba, Judi dan Premanisme
H Adlin Umar Yusri Tambunan, Ketua PW GP Ansor Sumatera Utara. Foto: Ist

MedanSkalanews: Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Sumatera Utara meminta kepada aparat Kepolisian agar melakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku Narkoba, judi dan premanisme karena sudah sangat mengkhawatirkan, demikian juga terhadap oknum-oknum organisasi yang dipimpinnya jika terbukti menyimpang dari aturan organisasi, silakan lakukan tindakan hukum.

“PW GP Ansor Sumatera Utara selaku organisasi Islam yang komitmen dan konsisten menjaga persatuan dan persaudaraan sesama anak bangsa, jelas memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga harmonisasi yang sudah terbangun dengan baik hingga saat ini,” kata Roiyul Haq Syaiduddar, Kepala Asisten Perencanaan Pendidikan dan Latihan (Asrendiklat) Satkorwil Banser Sumut, di dampingi Muslim Pulungan Wakil Sekretaris PW GP Ansor Sumatera Utara kepada Media, Selasa (19/10), di Medan.

Menurutnya, meningkatnya gangguan Kamtibmas pada saat pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM, serta adanya berbagai penyakit sosial masyarakat seperti judi, premanisme, Narkoba, Miras dan kejahatan begal, ini merupakan bentuk ancaman yang sangat meresahkan masyarakat.

“Kegiatan PW GP Ansor Sumut hingga saat ini, sangat konsen pada penguatan persatuan dan kerukunan agar nilai-nilai yang bagus ini dapat terkoordinasi dan terlaksana dengan baik walaupun situasi pandemi covid dan masa penerapan PPKM masih berlangsung dan berpartisipasi aktif agar situasi Kamtibmas di wilayah Sumatera Utara tetap aman dan kondusif,” ucapnya.

Ditambahkan lagi bahwa Ketua GP Ansor Sumatera Utara  H Adlin Umar Yusri Tambunan ST MSP,  secara tegas menolak kegiatan-kegiatan yang terkait isu SARA, berita hoax, dan ujaran kebencian yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga masyarakat terpecah belah akibat isu-isu ataupun berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.