GMP Sumut Demo Direktur RSUD Rantauprapat

GMP Sumut Demo Direktur RS Rantauprapat
GMP Sumut, Senin kemarin, melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat. Foto: Ist

Rantauprapat-Skalanews: Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Sumatera Utara (GMP Sumut), Senin kemarin, melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat, dengan mematuhi protokol kesehatan.

Aksi itu, berdasarkan informasi dan data yang diterima melalui Resume Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) No 46 B/LHP/XVIII/MDN/05/2021.

Ketua GMP Sumut Idris Sarumpaet menegaskan, pihaknya menduga Oknum Direktur RSUD Rantauprapat menyalahgunakan jabatannya, sehingga patat mengabaikan regulasi tercantum dalam PP No 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menunjuk PT KFA sebagai penyedia obat-obatan tanpa melalui PPK. “Kami menilai kuatnya aroma KKN di lingkaran RSUD Rantauprapat,” katanya.

Bukan hanya itu saja, lanjut Idris Sarumpaet, ada dugaan harga pembayaran obat-obatan yang dibeli dari PT KFA  sebesar 16%s/d 233% dibandingkan dengan harga terdaftar pada e-catalogue, sementara acuan pembayaran yang berlaku telah terdaftar dalam e-catalogue dan itu menyalahi Peraturan Mankes No 5 Tahun 2019 Tentang perencanaan dan pengedaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik pada pasal 4 dan seterusnya.

Idris Sarumpaet juga mengungkapkan, Resume BPK RI itu mencatat hutang piutang RSUD Rantau Prapat sebesar Rp9.9 miliar lebih, sungguh diluar nalar dan tidak diyakini kewajarannya berpacu dari PP No 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan Daerah pada pasal 121 ayat (2). Pasal 141 ayat (1) b. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagai mana di ubah terkahir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 Tentang pedoman pengelolaan keuangan.

Setelah Aksi yang begitu cukup lama pihak Pemkab menanggapi dan adanya audensi yang dimediatori oleh Asisten 1 dari Pemkab Labuhanbatu.

Pihak RSUD mengklarifikasi dan meminta maaf apa yang telah menjadi tuntutan mahasiswa, yang selama ini menyalahi regulasi pada penunjukkan PT KFA sebagai penyedia obat-obatan tanpa melalui pihak ketiga yaitu PPK atau pejabat pengadaan.

Direktur RSUD Rantauprapat mengatakan bahwa mereka telah memutuskan MOU dengan PT KFA  namun amat disayangkan tidak membawa bukti secara tertulis pemutusan MOU dengan PT KFA.

Tentang dugaan Lebih mahal pembayaran obat-obatan yang dibeli PT FKA dibanding dengan apa yang di beli pada e-catalogue, oknum Direktur RSUD Rantauprapat itu berdalih untuk kesejahteraan masyarakat.

“Terkait dugaan hutang piutang  RSUD Rantauprapat mencapai Rp9.9 miliar lebih, berulang kali kami tanyakan, namun pihak rumahsakit malah mengalihkan pembahasan,” beber Idris Sarumpaet.

GMP Sumut akhirnya meminta Bupati Labuhanbatu dan Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera menindaklanjuti tuntutan mereka.

“Kami akan kembali menggelar aksi guna bebasnya Labuhanbatu dari prilaku KKN,” kata Idris Sarumpaet. SN-W23