Medan–Skalanews: Lembaga Adat Harahap Ompu Sarudak Tapsel, meminta Kapolda Sumatera Utara agar turun ke Tapanuli Selatan dan mengusut tuntas persoalan tanah yang selama ini meresahkan masyarakat di Desa Rianiate, Kecamatan Angkola Sangkunur, khususnya ribuan hektare di kawasan Danau Siais.
“Persoalan ini sudah cukup lama dan sulit diberantas karena adanya alih fungsi hutan register yang sudah berubah menjadi kebun kelapa sawit,” kata Dr Suheri Harahap MSi, Sekretaris Lembaga Adat Harahap Ompu Sarudak Tapsel, Minggu (12/12), kepada Skalanews di Medan.
Pihaknya menduga ada oknum yang memperoleh tanah ini memiliki kekuatan politik sehingga leluasa membuka lahan. “Ini jelas melanggar hukum dan tidak berkontribusi ke PAD Tapsel, karena itu harus diusut siapa pelaku perambah hutan tanpa izin, juga mengancam ekosistem air yang menahan ke Danau Siais sebagai penyangga mestinya ditanam kayu dalam program penghijauan,” ujar Suheri Harahap.
Suheri mengungkapkan, Lembaga Adat Harahap Tapsel mendesak Kapoldasu menginvestigasi lahan-lahan register Kawasan Danau Siais, jangan sampai mengganggu kehidupan masyarakat sekitar dan masa depan Danau Siais termasuk munculnya konflik horizontal akibat mafia tanah.
“Kami juga meminta agar program Pertanian di hutan register, terutama kelompok tani hutan yang dibentuk, diisi oleh warga desa sekitar atau masyarakat yang memiliki historis tanah, bukan modus menguasai tanah dan mendapatkan bantuan pemerintah. Ada upaya Kepala Desa seperti daerah di atas Danau Siais seperti desa Bukkas memberi ruang untuk penguasaan hutan register tanpa melibatkan masyarakat adat, harus diusut peran kepala desa,” ujarnya.
Sebagai daerah destinasi wisata, kami juga meminta Bupati Tapanuli Selatan agar serius dan memperjuangkan kawasan wisata serta pertanian, yang saat ini dibutuhkan masyarakat. Jalan menuju Danau Siais rusak, karena setiap hari truk-truk besar membawa kayu melintasi dan merusak jalan sehingga sangat mengganggu aktivitas warga.
“Tolong Pak Bupati perhatikan agar roda ekonomi warga bisa berjalan lancar, ditambah lagi ancaman banjir akibat air Danau Siais meluap. Untuk itu harus ada pembersihan Danau serta pengerukan Sungai Batang Toru,” tambah Dosen UIN Sumatera Utara ini.
Kekhawatiran warga jika lahan register ini dibiarkan, ke depan akan muncul konflik perebutan lahan, kecemburuan antarkelompok dan antardesa.
“Kami berharap Bapak Kapolda segera turun meninjau lokasi ini, juga kepada DPRD Tapsel kiranya segera membentuk Pansus lahan hutan register. Ini penting agar tidak menimbulkan bencana bagi masyarakat yang ada di sekitarnya,” tambah Doktor Studi Pembangunan USU ini. SN-W16
