Labuhanbatu–Skalanews: DPRD Labuhanbatu menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan untuk membahas proyek DAK fisik tahun anggaran 2021 sekitar Rp5,6 Miliar yang tidak bisa dibayarkan hingga tutup tahun anggaran.
Demikian dikatakan Ponimin anggota Komisi IV DPRD Labuhanbatu yang juga Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) kepada wartawan di Rantauprapat, Minggu kemarin.
“Secepatnya kita gelar RDP membahas proyek fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2021 yang tidak bisa dibayarkan,” ujarnya.
Dijelaskannya, pada saat RDP, Komisi IV akan mencari tahu apakah benar Dinas Pendidikan lalai mengupload dan melaporkan realisasi penyerapan dana dan kegiatan DAK fisik untuk Sekolah Dasar (SD) TA 2021.
“Kita akan mencari tahu, apa benar Kepala Dinas yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalai atau ada unsur kesengajaan,” ujar Ponimin.
Dari penelusuran Komisi IV, Dinas Pendidikan setiap tahunnya menggunakan anggaran yang bersumber dari DAK untuk pembangunan fisik maupun dari sumber dana lainnya.
“Pengunaan dana Dana Alokasi Khusus fisik merupakan agenda tahunan. Jadi aneh kok bisa lalai,” tanya Ponimin.
Di sisi lain, Ponimin juga menyebutkan, pihaknya saat ini sedang menelusuri, kenapa ada pekerjaan atau proyek fisik SD yang sumber dananya dari DAK TA 2021 yang sudah dibayarkan.
“Kita akan pertanyakan, kenapa ada proyek Dana Alokasi Khusus fisik SD pada tahun yang sama sudah dibayarkan?,” tanya Ponimin.
Dengan adanya proyek DAK 2021 yang tidak bisa dibayarkan, Pemkab Labuhanbatu dirugikan sebesar nilai yang tidak bisa dibayarkan dari DAK 2021.
“Karena proyek dimaksud akan dibayarkan melalui APBD TA 2022 setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit/pemeriksaan tersebut,” papar Ponimin.
Dampaknya, kata Ponimin, pembangunan fisik bersumber dana dari APBD TA 2022 yang sudah direncanakan, tidak dapat direalisasi karena anggaran tersebut dibayarkan ke proyek DAK 2021 yang tidak bisa dibayarkan.
Terpisah, Haryanto Ritonga ST Ketua Komisi IV DPRD Labuhanbatu menegaskan, pihaknya saat ini sedang menjadwalkan rapat dengar pendapat digelar.
“Kita sedang mengatur jadwalnya. Mungkin minggu ini kita sudah jadwalkan” tegasnya. SN-W24